Sumber daya energi, termasuk gas alam, adalah sesuatu yang sangat strategis, yang tak bisa diukur hanya sebatas devisa. Beragam kebijakan energi  nasional telah ditetapkan. Inkonsistensi  dari implementasi kebijakan menjadi rekam jejak  yang terus berulang. Sekarang tergantung pada good will pemerintah terpilih. Apakah rakam jejak tersebut akan berulang ?

Konsistensi Kebijakan Energi

Terlepas dari pro-kontra Donggi-Senoro, arah kemenangan SBY-Boediono jika boleh selangkah mendahului penghitungan yang dilakukan KPU maka kebijkan pemerintahan terpilh harus perlu dicermati dan peran kontrol semua pihak perlu dilakukan sehingga cita-cita kesejahteraan rakyat dengan ekonomi pro rakyat yang menjadi jargon seluruh pasangan benar-benar berjalan sesuai dengan jalurnya.

Apabila mengutip "Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?" buku kumpulan 10 esai Boediono sejak 1981 hingga 2007. Boediono berkeyakinan pemerintahan yang baik adalah yang mampu memfokuskan pada pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata. Dalam bahasa ekonomi, katanya, pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata hanya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap.

Di buku itu dituliskan tiga sebab mendasar di bidang ekonomi yaitu, para pelaku ekonomi belum yakin dengan situasi keamanan dan ketertiban umum, mereka juga tidak melihat adanya aturan main yang jelas di berbagai bidang, dan mereka tidak yakin dengan kebijakan ekonomi yang dapat berubah karena adanya perubahan angin politik.

Dari tiga penyebab mendasar itu, tiga masalah pokok yang menjadi sumber tidak adanya komitmen yang mendalam yaitu hukum dan keteraturan ("law and order"), aturan main ("rule of the game") dan konsistensi kebijakan ("policy consistency").

Khusus mengenai kosistensi kebijakan, Boediono menkankan pentingnya konsistensi kebijakan untuk menumbuhkan minat para investor menanamkan modalnya di dalam negeri. konsistensi kebijakan juga tergantung oleh sikap baik dari para pemimpin, politik, masyarakat dan individu, dan mengharapkan kebijakan ini dapat berjalan secara berkesinambungan.

Jika merunut buah pikir tersebut, Di dalam semua dokumen kebijakan energi nasional, sejak Kebijakan Umum Energi Nasional (KUBE) 1988, 1991, dan 1998, serta Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2003, telah dinyatakan dan diamanatkan dengan jelas, bahwa arah pengembangan gas alam nasional adalah pengutamaan kebutuhan gas alam domestik. Untuk mewujudkan hal itu, pembangunan infrastruktur gas, seperti pipa transmisi, distribusi, terminal gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), dan infrastruktur pendukung lainnya, menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan. Sebab, hanya dengan keberadaan infrastruktur yang memadai itulah, titik-titik suplai gas alam yang tersebar di pulau-pulau di Tanah Air ini dapat terhubung dan terintegrasi dengan titik-titik demand, di mana gas alam itu dibutuhkan.

Implementasi konsistensi kebijakan pemerintah dipertaruhkan. Pasalnya, sampai saat ini lebih dari 55 persen produksi gas alam nasional dialokasikan untuk ekspor jangka panjang, misalnya Blok Tangguh dijual ke Tiongkok dan Korea untuk jangka waktu 20-25 tahun, berikutnya mungkin saja ekspor Donggi-Senoro di jual mulus untuk 15 tahun operasi. Namun, hal ini masih dalam tahap kemungkinan. Toh kita perlu masih menunggu jargon konsistensi kebijakan yang didengungkan. Semoga kita berharap yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat bersama.