Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM, J Purwono mengatakan dalam Koran Tempo, (17/6) masalah yang dihadapi PLN bukanlah keterbatasan investasi, melainkan kesulitan arus kas. Masalah ini merupakan persoalan kemampuan manajemen mengelola keuangan. Pernyataan tersebut terkait program ”Pola Penyambungan Solusi” PLN yang mendapatkan perhatian besar publik dalam beberapa pekan ini.

Seperti sebelumnya diberitakan dalam berita Jyesta.com (16/6). Tarif Solusi merupakan program “Penyambungan Pola Solusi” yang coba diberikan PLN kepada pelanggan dengan membebankan biaya penyambungan baru dan penambahan daya sampai 100 persen. Biaya pemasangan baru dan penambahan daya tersebut naik dari sekitar di bawah Rp 1 juta menjadi Rp 2,6-2,8 juta. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak awal 2009. Di Jakarta, kebijakan tersebut diberlakukan sejak 15 Mei lalu.

Kebijakan tersebut diambil manajemen PLN dengan argumentasi kebijakan itu dilakukan atas dasar pelanggan harus terlayani, sementara PLN mengalami keterbatasan dana. Saat ini, PLN hanya memiliki dana belanja kurang dari Rp 1 triliun, sedangkan kebutuhan dananya mencapai Rp 3,2-3,7 triliun.

Pernyataan J Purwono beralasan pasalnya meskipun PLN menilai anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk kebutuhan yang berkisar Rp 2 triliun namun, hingga saat ini secara resmi PLN belum mengajukan angka tambahan subsidi. Bahkan dengan tegas J Purwono meminta PLN untuk memberikan penjelasan dari mana datangnya nominal tersebut. Kalaupun wajar maka DESDM akan mengusulkannya dalam APBNP-2009.

Meskipun demikian, jika pernyataan yang dilansir J Purwono menemui kebenaran bahwa permasalahan yang dihadapi PLN bukanlah keterbatasan investasi, melainkan kesulitan arus kas. Masalah ini merupakan persoalan kemampuan manajemen mengelola keuangan. Maka, publik dalam sepekan ini disuguhkan pernyataan yang simpang siur.

PLN sebagai lembaga penyedia listrik publik harus memberikan klarifikasi apakah benar pernyataan yang dilansir J Purwono. Selain listrik merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, dana yang diberikan masyarakat dalam bentuk subsidi sudah seharusnya dan selayaknya dipertanggung jawabkan pengalokasiannya dengan benar.

Kiranya kini publik tinggal menunggu, pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi dan jalan ke luar yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.